Interdependensi Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Otonomi Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Penelitian ini menganalisis hubungan kewenangan pemerintah daerah denganprinsip otonomi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diIndonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian inimenemukan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan pergeserankewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, terutama dalam aspekperizinan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup. Selainmempersempit ruang kebijakan daerah, perubahan ini juga mengurangi partisipasimasyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Kondisi tersebut berpotensimelemahkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mereduksi efektivitaspelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjagakeseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi nasional danperlindungan lingkungan hidup berbasis karakteristik lokal agar prinsip goodenvironmental governance tetap terwujud.